Potret Kehidupan Indonesia: Ga Sama Rasa, Ga Sama Rata

Berapa sih nominal gaji yang dikatakan besar itu? 12 Juta ke atas? Lantas pendapatan kurang dari 2 juta, apakah kecil? Ternyata semua itu relatif.

Dalam komposisinya, gaji seharusnya sebanding dengan beban kerja, resiko kerja dan lama kerja. Sedangkan berbanding terbalik dengan waktu senggang. Katakanlah gaji sebesar 2 juta rupiah, tapi kerjaan lebih banyak stand by atau hanya duduk manis, itu artinya lebih besar dibanding pekerja lain yang gajinya 10 juta tapi ngoyo banting tulang dengan beban dan resiko yang tinggi plus lembur hingga tidak ada waktu luang untuk keluarga.

Masih ada faktor lain yang mempengaruhi, misal UMR dan biaya hidup di suatu daerah. Contoh real-nya, pendapatan seorang dokter di daerah Jawa sebesar IDR 3-4 juta itu sama saja dengan di daerah Kalimantan atau Sulawesi dengan nominal IDR 6-7 juta, atau di Papua harusnya lebih tinggi lagi.

Tapi kenyataannya, untuk mendapatkan nominal seperti itu, kebanyakan dokter umum (dokter umum lho ya… catat) harus ngamen dari satu tempat ke tempat lain. Atau sampai masuk ke pelosok-pelosok daerah antah berantah. Lain cerita dengan dokter spesialis. Beda standarnya. Perbedaan penetapan standar pendapatan profesi yang jomplang ini yang menjadi salah satu cikal bakal polemik di bidang kesehatan.

Lupakanlah seorang dokter umum.

DSC_0409Lihatlah kakek ini, dengan usianya yang sudah 74 tahun, masih menjadi seorang supir mini bus L300 angkutan antar daerah (Kab. Penajam Pasir Utara – Kab. Paser) dengan pendapatan yang sangat pas-pasan. Belum tentu untung IDR 100.000,- dalam sehari. Dengan logat bahasa banjarnya yang kental, di sepanjang perjalanan kakek ini bercerita tentang polemik kehidupan di Indonesia.

Kenyataan konyol pertama adalah BBM bersubsidi. Subsidi ini dirasakan si kakek ga adil. Ga sama rasa, ga sama rata. BBM bersubsidi ini malah banyak dirasakan orang-orang kaya atau berada. Harusnya kendaraan dengan plat kuning yang menjadi prioritas utama bbm bersubsidi, bukan kendaraan plat hitam. Lucunya lagi kendaraan plat kuning ini juga dibatasi sekali isi hanya boleh sebesar 150 ribu.

Saya lahir dan besar di Balikpapan. Salah satu kota penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia. Ironisnya, bahkan di Balikpapan sendiri sering terlihat antrian panjang di SPBU atau malah kadang SPBU tutup karena pasokan BBM habis. Lucu bukan? Ke mana minyaknya? Tanyakan saja sama mafia migas. Selain itu walapun sebagai daerah penghasil, tetap saja pasokan dijatah sama pemerintahan pusat di sana.

Di daerah Penajam, yang letaknya sangat dekat dengan Balikpapan, BBM ini sangat sulit didapat. SPBU hanya buka pada saat-saat tertentu dengan antrian panjang sudah dimulai pukul 05.00 WITA. Dengan keterdesakan semacam ini, terpaksa lah si kakek membeli BBM premium di pertamini dengan harga per liter 8000 hingga 10.000 rupiah per liter.

“Aku ini hanya rakyat kecil. Aku bukan menteri. Tapi kalau di jalanan Aku menterinya”, ujar si kakek. “Coba ikam lihat, mobil-mobil pick up atau oto fuso itu tangkinya sudah dimodif. Pengetap-pengetap seperti itu dibiarkan saja sama pemerintah. Kada ada kendali. Industri-industri menengah dan perusahaan macam kelapa sawit itu jua beakal bulus. Harusnya perusahaan dengan unit kendaraan banyak kada mengantri di POM bensin. Iya kalo?”

Dengan fenomena seperti ini, di sepanjang jalan antar kabupaten/antar provinsi di Kalimantan, bisa dilihat pemandangan BBM eceran. Penghasil minyak tapi ga ada minyaknya.

DSC_0407

Kenyataan konyol kedua adalah infrastruktur jalanan. Saya pernah beredar di pelosok Kalimantan dan Sulawesi. Jalanan antar provinsi di kedua pulau ini masih banyak yang mengenaskan. Belum lagi semakin ke daerah Indonesia Bagian Timur.

Padahal dalam amandemen keempat UUD 1945, pasal 34 ayat (3) berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

DSC_0411

“Di kiri kanan jalan ada perusahaan penjual batu dan pasir, di tengah-tengah jalan berlubang. Bagaimana ini kendali pemerintah? Coba, perusahaan batu itu sumbangkan saja 1 truk batu. Kada ada artinya itu dibanding keuntungan. Tuntas masalah. Iya kalo?”, ucap si kakek dengan semangat 45.

Memang sih. Yang mengenaskan itu ketika jalan hancur berlubang tapi di kiri kanan jalannya ada perusahaan penjual batu. Atau ketika daerah yang jalan rayanya mengenaskan itu ternyata adalah daerah penghasil aspal. Penghasil aspal tapi ga ada implementasi aspalnya untuk jalanan di daerah sendiri. Sementara di daerah pusat pembangunan infrastruktur sangat diperhatikan. Lagi-lagi ga sama rasa, ga sama rata.

DSC_0403

Kakek menambahkan, “Jalanan rusak ini akibat sistem penjajahan. Kita ini masih dijajah.” Nah lho? Dengan antusias saya mendengarkan dan mengiyakan. “Kita ini dijajah bangsa asing. Ekonominya dijajah. Kalau daerah ini yang jajah korea. Lihat aja, jalanan ini rusak karena trailer-trailer dan alat berat yang lewat. Harusnya kalau pemerintah daerah tegas, perusahaan yang unitnya lewat di sini bertanggung jawab terhadap keadaan jalan.”

Memang kenyataannya hanya oknum pejabat pemerintah tertentu saja yang disasar korea, cina atau bangsa asing lain yang memiliki usaha tambang. Sebut saja pelicin. Dengan pelicin ke oknum tertentu, ga perlu repot-repot mengeluarkan biaya untuk infrastruktur jalan atau fasilitas umum lainnya.

DSC_0406DSC_0413

Kenyataan konyol ketiga adalah SDA Indonesia tidak dirasakan oleh SDM Indonesia secara merata. Saya pernah beredar di beberapa perusahaan tambang seperti tambang emas, batubara dan migas. Di berbagai perusahaan ini saya merasakan ironi.

Dalam UUD 1945, pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Yakin? Rakyat yang mana? Rakyat Negara Asing? Atau sebagian Rakyat Indonesia yang berkedok mafia dan ninja itu?

Di wastafel suatu perusahaan tambang batu bara ada poster bertuliskan “Hemat lah air, demi masa depan bumi kita” Terus ada yang iseng nambahin dengan coretan spidol hitam besar “Air dihemat lah? Bumi dikaruk tarus…” Ironis. Memang. Miris.

Asal tahu saja, di salah satu perusahaan tambang batubara di Kaltim, batubara itu ga pernah melewati timbangan. Hanya ditimbang kalau pas ada audit atau inspeksi dari pemerintah. Coba bayangkan, bisa saja dibilang batubara yang dikirim itu misal 110 juta ton padahal realnya 170 juta ton. Dan bodohnya lagi kita, batubara yang dijual itu dalam bentuk mentahan. Jadi harganya sangat murah. Berapa besar kerugian bangsa Indonesia?

Keuntungan dikeruk bangsa asing dan mafia/ninja berkedok bangsa Indonesia.

Sebelum akhirnya berpisah dengan si kakek, beliau lanjut bercerita tentang keadaan Indonesia masa ini dan masa lalu sejak pemerintahan presiden Soekarno. Polemik yang ada di masa kini dan masa lalu. Penjajahan terselubung dalam ruang lingkup ekonomi.

“Aku ini sudah 74 tahun. Kalau hitungan nabi, aku sudah banyak bonusnya. Maaf lah aku banyak bepadah, mun aku bukan sarjana. Ikam mungkin sarjana, generasi muda, coba ikam pikirkan lah, handak dibawa kemana generasi bangsa ini?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s